Myntra coupons

Flipkart coupon

abof coupons

globalnin

Home / MOZAIK / Menuju Standar Baku Penyelenggaraan Umrah

Menuju Standar Baku Penyelenggaraan Umrah

 

REGULATOR dan asosiasi haji-umrah perlu membuat standardisasi dalam penyelenggaraan umrah, demi menjaga industri perjalanan umrah tetap harmonis dan tidak dikacaukan oleh perang harga. Standar baku ini tidak mencederai regulasi, dan harus dijalankan secara konsisten oleh seluruh agen perjalanan umrah, dengan mengacu iklim persaingan usaha yang sehat.

Dalam sebuah forum asosiasi haji-umrah di sebuah hotel bintang empat di Jakarta, setahun lalu, sejumlah anggota menggugat keberadaan dua-tiga travel umrah yang masih menjual paket umrah murah. Jauh dibawah harga “standar”. Praktik ini dinilai telah merusak pasar umrah nasional, sementara pihak regulator (Kementerian Agama RI) seolah membiarkan fakta tersebut.

Para penggugat meminta praktik travel-travel penjual paket umrah murah itu dihentikan. Terlepas mereka berkontribusi membantu kaum muslim bertandang ke Baitullah, tapi tindakan “obral” harga umrah telah mengancam  keberadaan travel-travel umrah yang belum lama beroperasi. Dalih bahwa fakta demikian sebagai persaingan usaha semata, juga tidak bisa mereka terima. Intinya, jangan beri toleransi lagi kepada travel-travel yang menjual paket umrah murah.

Asosiasi dan regulator didesak pula untuk menetapkan patokan atau harga dasar umrah sebagai acuan yang harus dipatuhi bersama oleh seluruh penyelenggara perjalanan umrah. Itulah solusi yang dinilai paling mungkin guna meredam gelojak persaingan harga umrah. Terlepas (sebenarnya) ada aspek perundangan yang dapat menghalangi maksud tersebut.

Mereka kemudian tersadar, bahwa penetapan harga dasar umrah tidak dimungkinkan lantaran melanggar perundangan. Sebagai gantinya, mereka dipersilakan mendesak Kemenag untuk menyusun standardisasi penyelenggaraan dan pelayanan umrah.

Muhammad Nawir Messi, komisioner  Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), termasuk yang tidak setuju ada patokan harga umrah. Sebaliknya dia mengusulkan gagasan agar regulator dan asosiasi haji-umrah menyusun standar baku penyelenggaraan ibadah umrah.

Tujuannya, ungkap Nawir, untuk menjamin setiap jamaah umrah mendapat pelayanan yang baik. Terlebih lagi, kasus jamaah umrah gagal berangkat atau telantar di tanah suci masih kerap terjadi, disebabkan oleh kelalaian para penyedia layanan umrah. Mereka kebanyakan travel umrah bodong alias tidak punya izin resmi Kemenag RI.

“Kami mendorong penetapan standar kualitas pelayanan yang disertai pengawasan di lapangan, supaya tidak ada jamaah pengguna jasa umrah yang dikorbankan,” ujar Nawir dalam acara Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan kepada PPIU dan Kanwil Kemenag Provinsi Seluruh Indonesia di hotel Gran Royal Panghegar, Bandung, beberapa waktu lalu.

Komisioner KPPU M. Nawir Messi: asosiasi haji dan umrah tidak boleh menetapkan batas harga umrah.

Nawir menegaskan, asosiasi penyelenggara haji dan umrah tidak dibenarkan untuk menetapkan batas biaya umrah, baik harga bawah maupun harga atas, karena berpotensi melanggar Undang-Undang Anti Monopoli, atau UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli &Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Hal serupa berlaku untuk biaya pengurusan visa umrah. Mengapa? Praktik demikian merupakan bentuk perjanjian bisnis yang masuk domain pengaturan oleh lembaga negara dibawah Presiden tersebut. Sejak akhir 2016, setiap pengurusan visa umrah dikutip “biaya” sebesar US$ 17 per visa jamaah, terinci US$ 15 untuk kedutaan Arab Saudi dan sisanya masuk asosiasi haji-umrah.

Maka, pihak regulator berikut asosiasi dan kalangan pelaku usaha perjalanan umrah (penyelenggara perjalanan ibadah umrah-PPIU) yang diwadahinya diminta kreatif kala menyikapi perkembangan yang ada, dengan membuat sendiri standar baku penyelenggaraan ibadah umrah. Contoh, travel umrah dilarang menahan uang jamaah lebih dari tiga bulan. Standar juga menyangkut pelayanan jamaah, seperti kriteria hotel minimal bintang 3 yang berlokasi tidak boleh melebihi 1 Km jauhnya dari Masjidil Haram.

“Kalau langkah ini (menetapkan harga dasar umrah) menyalahi ketentuan karena masuk kartel. Tidak ada perjanjian bisnis yang menetapkan batas bawah, harga, dan lainnya yang tidak diatur oleh KPPU. Kecuali Kementerian Agama RI bisa menariknya menjadi peraturan pemerintah atau Perpu, kalau tidak akan menjadi urusan KPPU,”  papar Nawir.

Nawir mengimbau agar Kemenag tidak melakukan pembiaran pemberlakuan batas bawah biaya umrah oleh asosiasi travel penyelenggara umrah. Imbauan ini juga untuk memagari agar pihak regulator tidak turut serta mengail rezeki dari usaha penyelenggaraan umrah.

Menurut Nawir, terciptanya iklim persaingan sehat di industri perjalanan umrah yang kini diramaikan sekitar 780 biro umrah berizin resmi, secara otomatis akan membuat harga umrah turun, dan warga muslim yang hendak beribadah di Tanah Suci tidak dikorbankan. “Sedangkan travel umrah berizin yang merugikan jamaah, segera cabut izinnya. Jangan tunggu waktu,” ujarnya.

Penyelenggaraan umrah semakin menjadi perhatian pemerintah. Tidak lain karena menyangkut jumlah peserta ibadah ke Tanah Suci yang begitu besar, berikut dinamikanya. Jumlah jamaah umrah RI terus naik dari tahun ke tahun. Total jamaah umrah banyak versinya, berkisar 650 ribu-1 juta jamaah per tahun. Ini menempatkan RI di urutan ketiga setelah Mesir dan Pakistan.

Ditambah lagi, pemerintah Arab Saudi saat ini memberi kemudahan, selain pula mengeluarkan regulasi baru yang memberatkan jamaah, sehingga banyak orang atau pemodal berlomba mendirikan travel umrah baru. Situasi demikian merisaukan Prof Abdul Djamil, semasa masih menjabat Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag. “Banyak travel memicu kompetisi. Itu pula yang memicu insiden. Mereka, travel yang tidak berizin menikmati ketidaktahuan Kemenag,” ujarnya.

Maka itu Kemenag sepakat membentuk satu direktorat khusus penyelenggaraan ibadah haji dan umrah. Direktorat baru ini diharapkan dapat menjamin pelaksanaan ibadah umrah berjalan lancar dan teratasinya berbagai masalah yang timbul. Terlebih lagi banyak sekali penyelenggara umrah tidak berizin yang masih beroperasi. “Direktorat Bina Umrah dan Haji Khusus sudah terbentuk dan segera beroperasi,” kata Djamil.

Tetapkan Tiga Standar

Presiden Direktur PT Az-Zahra Tour&Travel Hj Umi Kulsum berpendapat, standar pelayanan umrah menyesuaikan dengan bujet. Setidaknya ada tiga klasifikasi standar (kelas), yaitu standar penerbangan, hotel, dan pelayanan (service). Di kelas penerbangan, terbagi ada penerbangan transit sekali, dua kali,  dan penerbangan langsung.

Adapun di kelas hotel punya kriteria dan standar berbeda. Ada kriteria hotel berbintang tiga-lima dan posisi/lokasi hotel dari masjid (Masjidil Haram dan Nabawi). Paling rendah standar hotel bintang tiga, dan berjarak kurang dari 2 Km dari masjid.

Umi mengatakan, berbagai masalah masih terjadi pada penerbangan umrah, khususnya penerbangan pulang, disebabkan oleh belum ada regulasi yang mengatur soal kewajiban bagi penyelenggara umrah. “Selama itu tidak berbentuk keputusan keputusan yang disahkan, saya rasa masih akan terus ada yang begitu,” ujarnya

Menurut Umi, keterbatasan jumlah pesawat juga menjadi kendala, yang menyebabkan ongkos penerbangan langsung menjadi mahal. Jumlah pesawat tidak sebanding atau jauh dibawah jumlah penumpang umrah.

Dalam standardisasi layanan penerbangan, kelas penerbangan sekali transit bisa menjadi acuan umum. Sementara, penerbangan dengan dua kali transit, sebenarnya dinilai masih wajar jika transitnya hanya untuk mengisi bahan bakar. Contohnya maskapai Citilink. Juga, ketika pesawat transit untuk mengisi  avtur, idealnya penumpang tetap berada di dalam pesawat, tidak turun ke terminal.

Untuk fasilitas hotel, hotel bintang tiga atau setara bisa menjadi acuan untuk standar penerbangan transit dua kali. Hotel bintang empat dan bintang lima akan ditujukan untuk penerbangan langsung (direct) tanpa transit). Hotel pun ada kelasnya, misal kelas VIP, berarti maskapainya Garuda Indonesia atau Saudi Arabia, sementara kelas standar atau ekonomi pesawat yang dipergunakan Lion Air dan Citilink.

“Masing-masing sudah ada tempatnya, mulai orang memilih standarnya. Berarti dari standar penerbangan, standar hotel, dan standar pelayanan. Terus kalau mau meningkat sedikit, yang VIP, berarti maskapai tanpa transit, hotel bintang empat, dan pelayanannya VIP. Meningkat lagi ke VVIP, berarti penerbangannya sekelas Garuda, Saudia, dan hotelnya bintang lima. Naik lagi ke business class atau first class, pelayanannya tentu yang VVIP,” ungkap Umi.

Mengenai usulan standar kualitas, itu bisa diterima. Sebab, pasar tidak bisa dikendalikan hanya dengan penetapan harga. Kendati demikian, Umi yang juga Wakil Ketua Bidang Umum Amphuri ini berpendapat, penetapan harga bisa dilakukan jika diiringi dengan ketegasan dan dasar hukumnya jelas. Standar dimaksud dapat dikontrol dengan pengecekan atau harus selalu dimonitor.

Namun sebelum pemerintah menjalankan standardisasi layanan umrah, Umi berharap pemerintah terlebih dulu menertibkan travel, khususnya mereka yang tidak berizin. Masalah ini lebih penting, mengingat banyak travel berizin yang tercoreng citranya akibat semakin menjamurnya travel “abal-abal”.

“Harus ditertibkan dulu. Urgent. Ibarat penyakit kronis, kondisi sekarang sudah stadium tiga. Jika menertibkan travel berizin, itu gampang bagi Kementerian Agama untuk menindak. Tapi untuk travel tidak berizin, mau dicabut apanya, sebab mereka kan punya izin,” ungkap Umi. (Tim Majalah ManasikPlus)

About admin

Check Also

LABBAIK ALLAHUMMA LABBAIK.

IBADAH haji merupakan rukun Islam (al-Arkan al-Islam) kelima. Setiap Muslim wajib menunaikannya sekali seumur hidup. …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *