Myntra coupons

Flipkart coupon

abof coupons

globalnin

Home / INFO / Undang-Undang Haji&Umrah Disahkan, Inilah 12 Poin Perbaikan

Undang-Undang Haji&Umrah Disahkan, Inilah 12 Poin Perbaikan

Suasana di Masjidil Haram, Mekah.

 

JAKARTA (ManasikNews) — DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah menjadi undang-undang, dalam Rapat Paripurna ke 15 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2018-2019, pada Kamis (28/3/2019)

Menurut Ketua Komisi VIII DPR Ali Taher, RUU dibahas sejak tahun 2016. UU ini sebagai penyempurna regulasi sebelumnya,  yaitu UU Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Haji.

“Setelah mencermati kondisi faktual dalam proses pembahasan, maka RUU tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah ini menjadi tonggak sejarah baru dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umrah, melalui 12 perbaikan tata kelola yang menjadi pembeda dari UU No. 13 Tahun 2008, ” ungkap Ali Taher seperti dikutip dari laman resmi Kementerian Agama, Jumat (29/3/2019).

Inilah 12 Poin Perbaikan UU Haji dan Umrah.
  1. Prioritas keberangkatan bagi jamaah haji lanjut usia yang berusia paling rendah 65 tahun

2. Adanya perlindungan dan kemudahan mendapatkan pelayanan khusus bagi Jamaah Haji penyandang disabilitas.

3. Pelimpahan porsi keberangkatan bagi jamaah haji yang telah ditetapkan berhak melunasi Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) pada tahun berjalan kepada suami, istri, ayah, Ibu, anak kandung atau saudara kandung yang ditunjuk dan/atau disepakati secara tertulis oleh keluarga. Namun, pelimpahan bisa dilakukan dengan alasan jemaah tersebut meninggal dunia atau sakit permanen menurut keterangan kesehatan jemaah haji.

4. Pelimpahan porsi jamaah haji dalam daftar tunggu (waiting list) yang meninggal dunia atau sakit permanen kepada suami, istri, ayah, Ibu, anak kandung atau saudara kandung yang ditunjuk dan/atau disepakati secara tertulis oleh keluarga.

  1. Jaminan pelindungan bagi jemaah haji dan umrah sehingga  terhindar dari perbuatan melawan hukum baik penelantaran atau penipuan dari penyelenggara perjalanan ibadah umrah atau penyelenggaraan ibadah haji khusus.
  2. Adanya kepastian hukum dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan evaluasi pelaksanaan umrah. Berupa wewenang kepada Menteri untuk membentuk tim koordinasi pencegahan, pengawasan, dan penindakan permasalahan penyelenggaraan Ibadah Umrah.
  3. Adanya pengaturan tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil guna melakukan penyidikan tentang adanya tindak pidana yang menyangkut Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.
  4. Jaminan kepastian hukum bagi penyelenggaran perjalanan ibadah umrah, penyelenggaran perjalanan ibadah haji khusus dan kelompok bimbingan ibadah haji dan umrah dalam hal perizinan yang bersifat tetap dengan mekanisme pengawasan melalui akreditasi dan pemberian sanksi administratif.
  5. Adanya pengaturan yang memberikan kemudahan pengurusan pengembalian uang bagi jamaah haji meninggal dunia, membatalkan keberangkatannya, atau dibatalkan keberangkatannya.
  6. Sistem pengawasan yang komprehensif, berupa keharusan Penyelenggara Umrah untuk memiliki kemampuan manajerial, teknis, kompetensi personalia, dan kemampuan finansial untuk menyelenggarakan Ibadah Umrah yang dibuktikan dengan jaminan bank berupa garansi bank atau deposito atas nama biro perjalanan wisata.
  7. Pengaturan pelayanan akomodasi dan pentingnya partisipasi masyarakat melalui KBIHU dalam mendukung kualitas pelayanan jamaah haji dan umrah.
  8. Untuk memastikan pemberian pelayanan, pemberian jaminan keberangkatan serta kepulangan Jamaah, adanya pemberian sanksi bagi penyelenggara perjalanan Umrah dan Haji Khusus yang tidak melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik berupa pemberian sanksi administrasi, hingga sanksi pidana. (wyn)

 

About admin

Check Also

AMPHURI Luncurkan Aisyah, Digitalisasi Layanan Haji Khusus/ Umrah/Wisata Muslim

JAKARTA (ManasikNews) — Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (AMPHURI) meluncurkan program Aisyah …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *