Myntra coupons

Flipkart coupon

abof coupons

globalnin

Home / INFO / Kemenag Dimungkinkan Jadi Operator Umrah

Kemenag Dimungkinkan Jadi Operator Umrah

Dirjen Penyelenggara Haji dan Umrah, Nizar Ali.

 

JAKARTA (ManasikNews) — Kementerian Agama (Kemenag) merupakan kementerian yang diberikan amanat undang-undang untuk mengatur tata kelola penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah di Tanah Air, sebagaimana pula  penyelenggaraan ibadah haji.

“Perbedaannya adalah fungsi sebagai operator dalam penyelenggaraan umrah tidak dilakukan, meskipun sesungguhnya diberikan ruang oleh Undang-Undang, karena dianggap cukup dilakukan oleh masyarakat, dalam hal ini Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU),” ujar  Dirjen Penyelenggara Haji dan Umrah, Nizar Ali, di Jakarta, Selasa (7/5/2019), seperti dikutip laman resmi Kemenag RI.

Hal itu diungkapkan Nizar pada sambutan acara Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pencegahan, Pengawasan, dan Penanganan Permasalahan Penyelenggaraan Ibadah Umrah oleh 6 Kementerian dan 3 Lembaga Negara.

Menurut Nizar, Kemenag dalam hal penyelenggaraan umrah, memiliki fungsi regulator dan pengawasan dalam rangka pelindungan terhadap jamaah umrah. Pengawasan penyelenggaraan ibadah umrah dilakukan secara terpadu oleh Kemenag bersama sejumlah pemangku kebijakan dan Kementerian Agama di daerah.

“Penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah memiliki karakteristik yang berbeda dengan penyelenggaraan ibadah haji. Jika dalam penyelenggaraah haji visa diberikan melalui pemerintah (G to G), maka dalam umrah visa langsung diurus oleh PPIU kepada pihak Arab Saudi (B to B),” kata Nizar.

Regulasi umrah yang telah diatur baik oleh Pemerintah Arab Saudi maupun Indonesia, papar Nizar, telah didesain agar para jemaah memperoleh pelayanan dan pelindungan yang dibutuhkan. Akan tetapi, seringkali regulasi-regulasi ini diabaikan dan dilanggar oleh sebagian PPIU serta mayarakat lain yang bekerja tanpa izin untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya dan merugikan para jamaah.

Tertibkan Travel Nakal

Nizar mengatakan, perjanjian kerjasama tersebut merupakan langkah teknis-operasional dalam menindaklanjuti Nota Kesepahaman yang telah ditandatangani pada 8 Februari 2019 yang lalu oleh pimpinan Kementerian dan Lembaga.

“Peristiwa ini pantas untuk disyukuri karena merupakan wujud kehadiran negara yang lebih masif dalam mengatasi berbagai persoalan penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah,” ujar dia.

Nizar berharap penandatantangan kerjasama itu menjadi salah satu milestone penting dalam upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah di Indonesia.

“Kementerian Agama telah dan akan terus berupaya menertibkan para penyelenggara perjalanan ibadah umrah yang nakal,” katanya.

Selain langkah-langkah pembinaan dan pengawasan, lanjut Nizar, perlunya pemberian sanksi bagi pihak yang merugikan jamaah. Sanksi diberikan berupa peringatan, pembekuan atau bahkan pencabutan izin operasional. (wyn)

 

About admin

Check Also

Umrah Digital Direalisasi Akhir 2019, Itupun Sebatas Prototipe

  JAKARTA (ManasikNews) – Penyelenggaraan perjalanan umrah nasional bakal memasuki babak baru dengan akan diterapkannya …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *