Myntra coupons

Flipkart coupon

abof coupons

globalnin

Home / INFO / Tak Lapor Berangkatkan Haji Furoda, PIHK Kena Sanksi

Tak Lapor Berangkatkan Haji Furoda, PIHK Kena Sanksi

Dirjen Penyelenggara Haji dan Umrah Kemenag, Nizar Ali, memberikan kata sambutan.

 

TANGERANG (ManasikNews) – Kementerian Agama bertindak selaku regulator sekaligus memiliki fungsi pengawasan dalam penyelenggaraan ibadah haji khusus. Adapun travel penyelenggara ibadah haji khusus (PIHK) dalam memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan kepada jamaah haji khusus wajib mengacu pada Standar Pelayanan Minimal yang telah ditetapkan oleh Kemenag, berupa Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2011.

Pada penyelenggaraan ibadah haji khusus tahun 2019, Kemenag meluncurkan aplikasi pengawasan yang diberi nama SIPATUH dalam menjalankan fungsi pengawasan. Sosialisasi kebijakan ini dilaksanakan oleh Direktorat Bina Umrah dan Haji Khusus di hotel Novotel, Tangerang, Banten, 24-26 Juni 2019.

Dirjen Penyelenggara Haji dan Umrah, Nizar Ali, memberikan apresiasi kegiatan dan penggunaan pelaporan online berbasis IT. Adapun upaya sosialisasi ini dimaksudkan demi suksesnya penyelenggaraan ibadah haji.

“Kami berikan penghargaan terhadap penyelenggaraan sosialisasi sistem aplikasi sebagai sarana komunikasi antara regulator (Kemenag) dengan operator (PIHK) secara intensif bagi kesuksesan penyelenggaraan ibadah haji khusus,” ujar Nizar, Senin (24/6/2019), seperti dikutip laman resmi Kemenag.

Menurut Nizar, sistem aplikasi laporan penyelenggaraan ibadah haji khusus sebagai salah satu inovasi haji tahun ini. Pelaporan dilakukan secara digital sehingga diperoleh data jamaah yang lengkap.

“Data jamaah dapat dimonitor oleh Kemenag secara real time baik kondisi jamaah haji maupun bentuk layanan lainnya yang diselenggarakan oleh PIHK,” kata Nizar.

Mantan Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Yogyakarta ini pun menegaskan, penerapan IT bukan untuk mencari-cari kesalahan PIHK, namun sebagai sarana informasi tentang pelayanan jemaah haji khusus oleh PIHK. “Pelaporan penyelenggaraan haji khusus secara online juga merupakan bentuk akuntabilitas pemerintah terhadap pengawasan penyelenggaraan haji khusus,” katanya.

Sejalan dengan telah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019, Nizar mengatakan, PIHK boleh memberangkatkan jamaah haji mujamalah atau yang sering disebut dengan haji furada. PIHK yang memberangkatkan haji furada wajib melaporkan kepada Kemenag.

“Akan ada sanksi jika PIHK memberangkatkan haji furada dan tidak melaporkan kepada Kemenag,” ujarnya.

Hanya saja, Nizar tidak menyebutkan secara khusus bentuk sanksi dimaksud yang ditujukan kepada pihak PIHK.

Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus, M Arfi Hatim, menjelaskan kebijakan pengawasan tersebut, bahwa PIHK wajib melaporkan penyelenggaraan ibadah haji khusus dalam aplikasi online SIPATUH sehingga progress report-nya dapat diperoleh secara lengkap, aktual, dan akuntabel. “Kami gelar sosialisasi agar implementasi pelaporan PIHK menggunakan SIPATUH dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien,” ujarnya.

Penyelenggaraan ibadah haji khusus memiliki karakteristik yang berbeda bila dibandingkan dengan ibadah haji reguler. Salah satu perbedaanya terletak pada penyelenggaranya. Haji reguler diselenggarakan oleh pemerintah sedangkan haji khusus diselenggarakan oleh swasta, yaitu PIHK. (wyn)

 

About admin

Check Also

Dengan Aplikasi ‘Airport Maps’, Emirates Cegah Penumpang Tersesat di Bandara   

  DUBAI (ManasikNews) – Maskapai papan atas dunia asal Dubai UAE, Emirates, baru saja  meluncurkan …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *