Myntra coupons

Flipkart coupon

abof coupons

globalnin

Home / INFO / Rakernas 2019 Sapuhi Akan Bahas Gejolak Pasar Umrah

Rakernas 2019 Sapuhi Akan Bahas Gejolak Pasar Umrah

Sekjen Sapuhi/CEO Albis Nusa Wisata, M Riza Paluppi.

 

JAKARTA (ManasikNews) – Serikat Penyelenggara Umrah dan Haji Indonesia (Sapuhi) bakal menggelar rapat kerja nasional tahun 2019 di Palembang, Sumatera Selatan, pada 24 – 26 September ini.

Salah satu agenda yang dijadwalkan rakernas kali ini, adalah menyoal kondisi terkini industri perjalanan umrah nasional yang akhir-akhir ini tertekan menyusul kebijakan pemerintah Arab Saudi yang menaikkan secara signifikan biaya pengajuan visa umrah.

“Terutama dampak kenaikan biaya visa umrah terhadap kondisi travel penyelenggara perjalanan ibadah umrah atau PPIU anggota Sapuhi. Kebijakan mendadak dari pemerintah Arab Saudi ini mengagetkan semua pihak, tidak terkecuali anggota Sapuhi. Makanya hal itu perlu dibahas dalam rakernas,” ungkap Sekjen Sapuhi, M Riza Paluppi, kepada ManasikNews, di Jakarta, baru-baru ini.

Kenaikan biaya penerbitan visa umrah (total menjadi sekitar 724 Riyal/SAR) terhitung mulai 9 September 2019 menjadi fakta yang tak terhindarkan, sehingga harus disikapi dengan baik oleh kalangan PPIU.  Ini demi menjaga keberlanjutan usaha mereka.

Menurut Riza yang juga CEO Albis Nusa Wisata, tidak saja berdampak pada kinerja PPIU, kebijakan baru visa Saudi kini juga menekan perusahaan pendukung, seperti perusahaan jasa pemesanan paket perjalanan dengan platform online atau dikenal marketplace, yaitu  Agoda, Booking, Holidayme, Musafir, dan Maqam. “Mereka, marketplace paket umrah, yang menikmati komisi sekitar 15% itu juga tertekan,” ujarnya.

Topik bahasan lain rakernas selain kebijakan mutakhir penyelenggaraan umrah dan haji oleh pemerintah Arab Saudi, ungkap Riza, yaitu dampak terbitnya keputusan (skep) Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah seperti menyangkut petunjuk teknis pembayaran penyelenggaraan haji khusus dan umrah, juga persoalan-persoalan terkait penerapan Siskopatuh (Sistem Komputerisasi Pengelolaan Terpadu Umrah dan Haji Khusus).

“Semua itu menjadi satu kesatuan yang tidak dipisahkan, sehingga perlu dibahas. Rakernas juga menjadi wahana konsolidasi anggota, sekaligus bukti bahwa Sapuhi tetap eksis anggotanya,” kata Riza.

Rakernas Sapuhi 2019 juga akan menghadirkan pejabat regulator penyelenggaraan haji dan umrah, yaitu Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus, M Arfi Hatim.

Pahami Alur Kerja

Tentang dampak pemberlakuan kebijakan baru visa umrah oleh pemerintah Saudi, Riza menilai, bahwa Arab Saudi berkeinginan mempercepat pemberlakuan sistem online terintegrasi dalam penyelenggaraan umrah dan haji. Padahal, seluruh infrastruktur terkait penyelenggaraan umrah – termasuk provider visa di Indonesia – belum sepenuhnya terintegrasi dengan sistem e-Visa.

Begitu pula dengan kondisi di dalam negeri Saudi, belum seluruh pelaku pendukung penyelenggaraan umrah teritegrasi dengan sistem e-Visa, seperti perusahaan transportasi/bus dan perhotelan, sehingga pemberlakuan sistem online perumrahan perlu dijalankan secara bertahap.

“Boleh dibilang sistem ini masih prematur, namun sudah dipaksakan pemberlakuannya oleh pemerintah Arab Saudi. Yang terjadi, semua pihak baik di Indonesia maupun di dalam negeri Saudi pada terkaget-kaget dibuatnya,” ujar Riza.

Padahal semua itu butuh proses, juga harus disosialisasikan kepada seluruh PPIU guna mengetahui secara detail alur kerja sistem e-Visa berikut seluruh infrastruktur pendukungnya. Ini yang perlu dipahami oleh kalangan PPIU – termasuk anggota Sapuhi – dan masyarakat umum. (wyn)

 

 

About admin

Check Also

Wasekjen AMPHURI Beberkan Peluang dan Tantangan Travel Umrah kepada Civitas UIN Walisongo

Wakil Sekjen AMPHURI HM Farid Aljawi (kiri). SEMARANG (ManasikNews) – Hadir dan berbicara mewakili Ketua …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *