Myntra coupons

Flipkart coupon

abof coupons

globalnin

Home / INFO / Sapuhi Minta Pencabutan Moratorium Izin Umrah dan Harga Referensi Naik

Sapuhi Minta Pencabutan Moratorium Izin Umrah dan Harga Referensi Naik

Musyawarah Kerja Nasional Sapuhi tahun 2019 di Palembang, Sumatera Selatan, 24-26 September 2019.

 

JAKARTA (ManasikNews) – Serikat Penyelenggara Umrah dan Haji Indonesia (Sapuhi) mendorong pemerintah – Kementerian Agama (Kemenag) sebagai regulator penyelenggaraan haji dan umrah – mencabut moratorium perizinan baru umrah dan menaikkan harga referensi umrah.

Demikian antara lain butir-butir rekomendasi Sapuhi yang dihasilkan dari musyawarah kerja nasional tahun 2019 di Palembang, Sumatera Selatan, beberapa waktu lalu, sebagaimana tertera dalam dokumen yang diperoleh ManasikNews.

“Mendorong pemerintah dalam pelaksanakan regulasi umrah dan kesempurnaan dalam ekosistem umrah. Apabila sudah terlaksana dengan baik, kami mendorong moratorium perizinan baru (umrah) dicabut,” tulis dokumen Sapuhi.

Selanjutnya, Sapuhi mendorong Pemerintah untuk menaikan Harga Referensi Umrah (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Umrah Referensi/BPIU Referensi Rp 20 juta) karena harga riil terjadi kenaikan menyusul pemberlakukan harga visa umrah oleh pemerintah Arab Saudi terhitung mulai 9 September 2019.

Terkait persoalan itu, Sapuhi meminta pemerintah untuk mengeluarkan surat sosialisasi kepada jamaah atas kenaikan harga komponen perjalanan umrah sejalan dengan peraturan Arab Saudi.

Digitalisasi Total

Sapuhi juga menyoroti perihal digitalisasi umrah. Karenanya, asosiasi travel haji-umrah ini mendorong Kemenag agar membuka sistem SISKOPATUH (Sistem Komputerisasi Pengelolaan Terpadu Umrah dan Haji Khusus) kepada pihak-pihak untuk integrasi secara total guna memudahkan penyelenggara (PPIU) dan jamaah.

Juga mendorong Pemerintah untuk segera melakukan integrasi SISKOPATUH dengan Kemenkumham cq Ditjen Imigrasi untuk kemudahan Surat Penerbitan Paspor

Selain itu, mendorong pemerintah untuk serius dan menyegerakan penyempurnaan platform sistem dalam negeri dan luar negeri

Berkaitan dengan penyelenggara ibadah haji khusus (PIHK) dan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) untuk masalah Dana Setoran Awal Jamaah Haji Plus sebesar US$ 4.000, Sapuhi meminta Pemerintah agar transparan dalam pengelolaan dana setoran awal haji khusus.

“Sapuhi juga mendorong Pemerintah untuk mempercepat pengembalian dana setoran kepada PIHK dan memberikan benefit kepada PIHK,” tulis dokumen Sapuhi. (wyn)

 

 

About admin

Check Also

Ada Apa Dengan Penerbangan Umrah Garuda Indonesia?

  JAKARTA (ManasikNews) – Kinerja operasional penerbangan umrah maskapai Garuda Indonesia (PT Garuda Indonesia Tbk) …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *