Myntra coupons

Flipkart coupon

abof coupons

globalnin

Home / INFO / 2020, Pengurusan Visa Haji Cukup di Kanwil Provinsi

2020, Pengurusan Visa Haji Cukup di Kanwil Provinsi

Dirjen Penyelenggara Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama, Nizar Ali.

 

YOGYAKARTA (ManasikNews) – Mulai tahun 2020 proses pengurusan visa jamaah haji tidak perlu ke Kementerian Agama Pusat (Jakarta), namun cukup dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.

Selama ini proses pengurusan visa jamaah haji dilakukan terpusat di Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Ditjen PHU) Kementerian Agama, Jakarta.

“Banyak inovasi penyelenggaraan haji yang akan kita lakukan. Pertama, pengurusan visa akan didesentralisasi ke Kanwil. Jadi, sehingga paspor jamaah haji tidak perlu dibawa ke Jakarta, cukup sampai Kanwil,” ungkap Dirjen PHU Nizar Ali, di Yogyakarta, Jumat (8/11/2019), seperti dikutip laman resmi Kemenag.

Menurut Nizar, terobosan tersebut untuk memangkas birokrasi sekaligus mempercepat proses pemvisaan jemaah haji. “Selama ini kita terhambat karena harus menginput visa tersebut, sementara paspor belum datang dari kanwil. Jika input dilakukan kanwil, akan lebih cepat,” katanya.

Kedua, inovasi lain yang tengah diupayakan oleh Kemenag dalam rangka penyelenggaraan ibadah haji 1441 Hijriah (2020), yaitu pemberian konsumsi secara penuh selama jamaah haji berada di Mekah.

“Kalau disetujui DPR Komisi VIII, akan kita upayakan pemberian makan bagi jemaah di masa-masa yang lima hari yang krusial. Yakni, tiga hari sebelum Arafah dan dua hari setelah nafar tsani,” ungkap Nizar.

Katering bagi jamaah haji selama di Mekah sejak tahun 2017 hingga 2019 diberikan sebanyak 40 kali makan. Dalam tiga tahun terakhir tersebut, selama masa operasional, katering di Mekah akan diberhentikan sementara pada tiga hari sebelum dan dua hari sesudah masa Armuzna (Arafah, Muzdalifah, dan Mina).

Berdasarkan masukan jamaah yang terjaring dalam survei kepuasan jamaah haji Indonesia oleh Badan Pusat Statistik (BPS), mereka berharap tidak ada penghentian katering di Makkah. Apalagi, mendekati masa puncak. “Ini perlu dipertimbangkan, apalagi terkait dengan kemudahan jamaah dalam beribadah,” kata dia.

Ketiga, akan diterapkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) berbasis digital, pada tiga Daerah Kerja (Daker) Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) di Arab Saudi. “Proses pelayanan digitalisasi akan kita lakukan. Jadi semua urusan tidak perlu ada pakai paper semua berbasis Android untuk mengurus semuanya,” tutur dia. (wyn)

About admin

Check Also

Izin Umrah Zeinta, Yasmira, AsSyirbani Akhirnya Dicabut

  JAKARTA (ManasikNews) — Kementerian Agama mencabut izin tiga Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU), yaitu …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *