Myntra coupons

Flipkart coupon

abof coupons

globalnin

Home / INFO / Jaksa Agung : Keputusan Kasasi First Travel Bermasalah Korban Sakit Hati

Jaksa Agung : Keputusan Kasasi First Travel Bermasalah Korban Sakit Hati

Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin.

 

JAKARTA (ManasikNews) — Keputusan kasasi Mahkamah Agung (MA) terhadap perkara penipuan dan pencucian uang pada biro penyelenggara perjalanan umrah First Travel (FT) tidak sesuai dengan tuntutan jaksa.

Menurut Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin, kendati putusan kasasi MA telah menetapkan bahwa aset sitaan barang bukti First Travel untuk dilelang, seharusnya aset harta tersebut dikembalikan kepada korban.

Karenanya, Jaksa Agung menilai putusan tersebut bermasalah. “Padahal kami tuntutannya (aset barang bukti) dikembalikan kepada korban, putusan itu kan jadi masalah,” ungkap Burhanuddin di Bandung, Minggu (17/11/2019), seperti dikutip sebuah media online nasional.

Sebelumnya, korban penipuan biro umrah First Travel menyampaikan keberatan atas pernyataan Kepala Kejaksaan Negeri Depok soal keputusan bahwa uang hasil lelang aset pemilik agen travel tersebut diserahkan ke negara. Mereka menyesalkan karena keputusan ini dinilai tidak mengganti kerugian korban.

Dalam perkara First Travel, jaksa menerapkan Pasal 378 KUH Pidana tentang penipuan, Pasal 372 juncto Pasal 55 ayat 1 KUH Pidana tentang penipuan secara bersama-sama serta Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

‎Pasal 378 dan 372 KUH Pidana yang diterapkan jaksa itu mengacu kepada fakta bahwa para jemaah gagal berangkat umrah meski sudah membayar sejumlah uang. Dari perkara tersebut, diketahui uang tersebut digunakan oleh bos First Travel untuk belanja barang-barang mewah.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok menjatuhkan vonis terhadap Direktur First Travel, Andika Surachman dan istrinya Anniesa Hasibuan dihukum masing-masing 20 tahun dan 18 tahun penjara. Adapun Direktur Keuangan First Travel, Kiki Hasibuan, dihukum 15 tahun penjara.

Pada Mei 2018, Pengadilan Tinggi Bandung menguatkan vonis Pengadilan Negeri (PN) Depok pada pasangan Andika-Anniesa Hasibuan. Selain dihukum penjara, Andika dan Anniesa juga diwajibkan membayar denda sebesar Rp 10 miliar.

Bos First Travel, Andika Surachman dan istrinya Anniesa Hasibuan, serta direktur keuangan Kiki Hasibuan (paling kanan).

 

Mereka terbukti melakukan penipuan terhadap calon jamaah umrah dan melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU) pengguna biro jasa First Travel sebanyak 63.310 ribu orang jamaah.

Di tingkat kasasi, MA menguatkan putusan PN Depok dan PT Bandung. Selain itu, MA memutuskan seluruh harta First Travel bukan dikembalikan ke jamaah, melainkan dirampas oleh negara.

Menurut Burhanuddin, pihaknya sedang membahas permasalahan tersebut. Pihaknya juga sedang mencari upaya hukum yang bisa ditempuh, karena putusan tersebut memiliki kekuatan hukum tetap.

“Justru itu sedang kami bahas. Upaya hukum apa yang bisa kembali dilakukan,”  kata dia.

Korban Sakit Hati

Korban penipuan First Travel menyampaikan keberatan atas pernyataan Kepala Kejaksaan Negeri Depok soal keputusan bahwa uang hasil lelang aset pemilik agen travel tersebut diserahkan ke negara.

Korban penipuan biro umrah First Travel berunjuk rasa di depan gedung Mahkamah Agung, Jakarta. (FOTO: Detik.Com)

Mereka menyesalkan karena keputusan tersebut dinilai tidak mengganti kerugian korban.

“Keputusan pengadilan melelang harta kekayaan pemilik First Travel untuk diserahkan ke negara, sangat menyakitkan kami. Kami yang dirugikan, mengapa negara yang diuntungkan? Kami tidak dapat menerimanya. Semestinya, hasil lelang diperuntukkan bagi jamaah,” ungkap TM Luthfi Yazid, pengacara korban First Travel, dalam pernyataan tertulisnya, Sabtu (16/11/2019).

“Kami menolak keputusan ini. Negara seharusnya malu dan menolak menerima dana dari keringat jamaah. Tidakkah negara berfungsi melindungi rakyat, bukan justru mengambil keuntungan dari penderitaan rakyat?” kata dia.

Pernyataan itu memuat keberatan korban atas informasi yang disampaikan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Depok, Yudi Triadi, yang menyebut pihaknya akan melakukan proses lelang barang bukti dan sitaan dan menyerahkan uang hasil lelang kepada negara.

Selain itu, Yudi meminta kepada jamaah korban First Travel agar mengikhlaskan uangnya dan pahala umrahnya sudah diterima.

“Daripada ini uang jadi ribut dan konflik di masyarakat, akhirnya diputuskan agar uang tersebut diambil negara,” kata Yudi dalam pernyataannya.

Menurut Luthfi, pernyataan Yudi tersebut menyakitkan para korban dan tidak membantu mencarikan solusi. Bahkan, pernyataan untuk mengikhlaskan kerugian uang dianggap tidak memiliki sensitivitas alias tidak peka terhadap penderitaan para korban yang dirugikan.

“Kajari yang mengemban amanah untuk menjaga dan mengamankan aset FT, semestinya Kajari membantu mencarikan solusi bagaimana agar uang jamaah dapat dikembalikan atau mereka dapat diberangkatkan ke tanah suci,” kata Luthfi.

Jadi, lanjut Luthfi, kalau aset FT kemudian dilelang oleh Kajari dan diserahkan kepada negara, maka ini disebut ilegal. (wyn)

 

About admin

Check Also

Izin Umrah Zeinta, Yasmira, AsSyirbani Akhirnya Dicabut

  JAKARTA (ManasikNews) — Kementerian Agama mencabut izin tiga Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU), yaitu …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *