Myntra coupons

Flipkart coupon

abof coupons

globalnin

Home / TOURS & TRAVEL / Izin Baru PPIU Dibuka, Persyaratan Tak Berubah

Izin Baru PPIU Dibuka, Persyaratan Tak Berubah

Kementerian Agama melalui Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah akan membuka kembali perizinan baru penyelenggara perjalanan ibadah umrah (PPIU), dijadwalkan diumumkan bulan Februari ini, yang berarti pula mencabut moratorium perizinan baru travel umrah.

 — Kemenag menutup sementara (moratorium) perizinan baru PPIU sejak awal 2018.

 — Jumlah PPIU saat ini tercatat sebanyak 983 (data Siskopatuh Kemenag RI – 2020).

Persyaratan Izin Baru PPIU Tidak Berubah. Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus M Arfi Hatim memberikan sinyalemen, bahwa tidak ada perubahan syarat pengajuan izin baru PPIU, termasuk menyangkut dua poin “kritikal”. Pertama, besaran jaminan berupa Bank Garansi (Rp 200 juta). Kedua, status Laporan Keuangan Perusahaan auditan (2 tahun terakhir) dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

“Seluruh persyaratan yang tercakup dalam permohonan izin baru PPIU tidak berubah. Kami sejauh ini belum berfikir mengubah persyaratan-persyaratan yang ada,” ungkap Arfi Hatim kepada ManasikNews, baru-baru ini.   

Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus M Arfi Hatim.

Dua poin persyaratan kelengkapan dokumen permohonan izin baru PPIU, yaitu besaran Bank Garansi dan status LK Perusahaan, sejauh ini kerap mengundang perdebatan di antara pihak Regulator (Kemenag Cq. Ditjen PHU) dan kalangan pelaku usaha travel umrah/PPIU.

Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Nizar Ali, pernah menyinggung soal besaran BG PPIU sebesar Rp 200 juta yang dinilai sangat rendah dibandingkan risiko dari praktik PPIU di lapangan. Begitu pula dengan peruntukan BG, kiranya dapat diperjelas.

Dirjen Penyelenggara Haji dan Umrah Nizar Ali.

“Kriteria-kriteria harus pula dipertegas serta prioritas peruntukannya. Karena jumlah BG sangat kecil dibandingkan risiko yang timbul di lapangan. Misalnya, terjadi kegagalan keberangkatan umrah 50 orang, apa yang harus dilakukan? Untuk apa jaminan Rp  200 juta tersebut? Padahal, kebutuhan untuk memberangkatkan (50 orang) tidak kurang dari Rp 1 miliar,” kata Nizar pada forum Focussed Group Discussion (FGD) Bank Garansi PPIU, pertengahan November 2019.

Ketua Umum Sarikat Penyelenggara Umrah dan Haji Indonesia (SAPUHI) Syam Resfiadi meyakini  Kemenag bakal membuka lagi perizinan baru travel umrah, setelah memastikan sistem pengawasan secara online terhadap PPIU dan PIHK berjalan paralel dengan pengawasan di sisi offline, sudah berjalan optimal.

Seperti diketahui, Kemenag pada awal Agustus 2019 meluncurkan aplikasi berbasis digital, bernama Sistem Komputerisasi Pengelolaan Terpadu Umrah dan Haji Khusus (Siskopatuh), dimaksudkan untuk mengawasi dan memantau penyelenggaraan umrah dan haji khusus.

Ketua Umum SAPUHI Syam Resfiadi.

“Saya yakin moratorium perizinan umrah kembali dibuka oleh Kemenag, sehingga terbuka kesempatan bagi seluruh biro perjalanan wisata atau BPW mengajukan izin menjadi PPIU. Dengan begitu mereka secara resmi dapat menerima pendaftaran umrah dan memberangkatkan jamaah. Selanjutnya ke depan tidak ada lagi travel-travel penyelenggara umrah yang tidak resmi atau tidak punya izin,” ungkap Syam.

Seluruh BPW terbuka peluang mengajukan izin baru penyelenggara umrah atau sebagai PPIU, tentu saja mereka harus memenuhi seluruh persyaratan yang ditetapkan Kemenag. (wyn)

15 Persyaratan Kelengkapan Dokumen Permohonan Izin Baru PPIU

  1. Surat permohonan perusahaan ditandatangani Direktur Utama, ditujukan kepada Menteri Agama RI (ASLI, cap perusahaan).
  2. Akta Pendirian dan/atau perubahannya sebagai Biro Perjalanan Wisata yang memiliki salah satukegiatan usahanya di bidang keagamaan/perjalanan ibadah (copy).
  3. Akta keterangan Terdaftar sebagai badan hukum dari Kementerian Hukum dan HAM (copy).
  4. Surat Keterangan Domisili Usaha  (SKDU) dari Pemerintah Daerah setempat yang masih berlaku (copy).
  5. Surat Keterangan Fiskal atas nama perusahaan dari Kantor Pelayanan Pajak, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (copy).
  6. Laporan Kegiatan Usaha paling singkat 2 (dua) tahun dari instansi Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota setempat yang membidangi pariwisata (copy).
  7. Tanda Daftar Usaha Pariwisata atau Her-Registrasi dari instansi Pemerintah Derah Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota yang membidangi pariwisata (copy).
  8. Surat Rekomendasi dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi setempat (ASLI) dengan masa berlaku  3 (tiga) bulan, disertai Berita Acara Peninjauan Lapangan (copy).
  9. Sertifikasi Usaha Jasa Perjalanan Wisata kategori biro perjalanan wisata yang masih berlaku (copy).
  10. Laporan Keuangan Perusahaan 2 (dua) tahun terakhir dan telah diaudit oleh Akuntan Publik dengan opini WAJAR TANPA PENGECUALIAN.
  11. Susunan dan struktur pengurus perusahaan (ASLI, cap perusahaan dan Tandatangan oleh Direktur Utama).
  12. KTP dan Biodata Pemegang Saham, Komisaris, dan Direksi (copy).
  13. NPWP Perusahaan dan Pimpinan Perusahaan (copy).
  14. Dokumen kepemilikan atau sewa-menyewa paling singkat 4 (empat) tahun yang dibuktikan dengan pengesahan dari Notaris.
  15. Jaminan dalam bentuk Bank Garansi sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) atas nama Biro Perjalanan Wisata yang diterbitkan oleh Bank Syariah dan/atau Bank Umum Nasional (ASLI) yang memiliki layanan syariah dengan masa berlaku 4 (empat) tahun. Dan disertai Surat Kuasa Pencairan yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Penyelenggara Haji dan Umrah. Berkas Asli akan ditunjukkan bila diminta.    

About admin

Check Also

1 Februari 2020, Aqobah Travel Gelar Workshop Penyelenggaraan Haji-Umrah & Tur Muslim Undang Kalangan BPW

    TANGSEL (ManasikNews) – Aqobah Travel Haji&Umrah di bawah bendera PT IBS Buana Sejahtera …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *