Related Articles
MAKASSAR (ManasikNews) – Manajemen Abu Tours dinilai tidak kooperatif dengan Kementerian Agama Wilayah Sulawesi Selatan . Sebab hingga saat ini, biro travel tersebut belum memberikan kepastian kepada Kemenag Sulsel apakah bersedia memberangkatkan jamaah sesuai dengan waktu yang ditetapkan.
Padahal, beberapa pekan lalu, manajemen Abu Tours menyatakan siap menyerahkan data jumlah jamah ke Kemenag Sulsel dan memberangkatkan para jamaah sebagaimana jadwal yang diberikan.
Hal tersebut mereka sampaikan saat menghadiri rapat dengar pendapat di Gedung DPRD Sulsel Jl Urip Sumohardjo, yang diwakili Alan Suherlan
Abu Tours saat itu diberikan waktu. Jika hingga 10 Februari tidak bisa memberangkatkan jamaah, maka Komisi E DPRD Sulsel akan merekomendasikan ke Kemenag RI untuk mencabut izin Abu Tours.
Kepala Kemenag Sulsel, Abdul Wahid Thahir di Makassar, Jumat (9/2/2018) mengatakan pihaknya tidak ingin terlalu jauh mengomentari persoalan ini. Menurut Wahid, pihak Abu Tours juga terlihat cuek dan santai menyikapai polemik saat ini.
“Saya tidak mau campuri itu. Mereka juga tidak pernah komunikasi,” katanya sembari menyebut Abu Tours sudah tidak sesuai dengan harapan.
Jika saja dalam waktu yang ditetapkan Abu Tours masih belum bisa mewujudkan janji untuk memberangkatkan jamaahnya ke tanah suci Mekkah, Kemenag Sulsel akan merekomendasikan untuk pembekuan izin.
Data terbaru Kemenag Sulawesi Selatan menyebutkan, total jamaah Abu Tours yang belum diberangkatkan sebanyak 16.467 orang. Data tersebut diperoleh dari laporan Abu Tours saat rapat koordinasi dengan Kementerian Agama Kanwil Sulawesi Selatan pada Selasa (16/1).
Kabid Haji dan Umrah Kemenag Sulawesi Selatan, Kaswad Sartono menyampaikan laporan awal sebanyak 27 ribu adalah data September 2017.
“Data per Selasa kemarin itu tinggal 16.467 jamaah, sudah ada 10.533 yang diberangkatkan dalam periode empat bulan sejak September,” kata Kaswad Jumat (19/1). Ia menyampaikan keberangkatan lanjutan akan dimulai lagi pada 10 Februari.
Pemberangkatan Januari memang ditunda karena penyesuaian pajak pertambahan nilai sebesar lima persen di Saudi Arabia. Menurut Kaswad, Abu Tours melakukan penundaan karena sedang mempersiapkan segala sesuatu.
Pihak travel menyesuaikan keuangan agar PPn tidak dibebankan kepada jamaah. Dalam rapat pada Selasa, Kaswad menyampaikan pada Abu Tours bahwa PPn seharusnya tidak jadi alasan penundaan.
Abu Tours bisa berkoordinasi dengan jamaah juga mitra terkait hal ini. “Mungkin jamaah haji tidak keberatan kalau dinaikan, kita sampaikan saja,” katanya. Lima persen dari Rp 15 juta yakni Rp 750 ribu merupakan jumlah yang dirasa masih terjangkau agar bisa berangkat lebih awal daripada ditunda. (*/ian)
