Myntra coupons

Flipkart coupon

abof coupons

globalnin

Home / INFO / Nilai Bank Garansi PPIU Dianggap Rendah, Tak Sebanding Risiko di Lapangan

Nilai Bank Garansi PPIU Dianggap Rendah, Tak Sebanding Risiko di Lapangan

Dirjen Penyelenggara Haji dan Umrah, Kementerian Agama RI, Nizar Ali.

 

JAKARTA (ManasikNews) – Peruntukan bank garansi (BG) “milik” penyelenggara perjalanan ibadah umrah (PPIU) saat ini perlu dipertegas berikut dengan kriteria-kriterianya. Terlebih lagi, besaran BG PPIU sebesar Rp 200 juta dinilai sangat kecil dibandingkan risiko dari praktik mereka di lapangan.

“Saya berharap agar peruntukan BG ini dapat diperjelas. Kriteria-kriteria harus pula dipertegas serta prioritas peruntukannya. Karena jumlah BG tersebut juga sangat kecil dibandingkan risiko yang timbul di lapangan. Misalnya, terjadi kegagalan keberangkatan umrah 50 orang, apa yang harus dilakukan? Untuk apa jaminan Rp  200 juta tersebut? Padahal, kebutuhan untuk memberangkatkan (50 orang) tidak kurang dari Rp 1 miliar,” ungkap Dirjen Penyelenggara Haji dan Umrah Kemenag, Nizar Ali, ketika membuka Focussed Group Discussion (FGD) Bank Garansi PPIU, di Jakarta. Selasa (19/11/2019).

Forum ini dihadiri perwakilan dari 16 Bank Penerima Setoran Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (BPS-PPIU).

Berdasarkan perundang-undangan, salah satu syarat untuk memperoleh izin PPIU) adalah memiliki kemampuan finansial yang dibuktikan dengan BG atau deposito atas nama PPIU tersebut.

Selama ini, Pemerintah baru menetapkan besaran BG bagi PPIU, masa berlaku, dan  bank-bank penerbitnya. “Dan, saat ini kami belum mengatur secara rinci mengenai mekanisme pencairan dan peruntukannya sehingga ini menimbulkan kesulitan dan keraguan dalam mengambil penindakan terhadap persoalan yang ada,” kata Nizar.

Dia mengakui, sejauh ini pemerintah hampir belum pernah mencairkan BG, salah satunya disebabkan peraturan yang belum jelas tersebut. Pencairan baru pernah dilakukan berdasarkan perintah kepolisian untuk alasan penyitaan aset First Travel dan Interculture.

“Sampai saat ini pemerintah memang belum pernah mencairkan BG tersebut karena regulasi yang belum jelas. Tetapi saat kasus penyitaan aset First Travel dan Interculture pencairan pernah diakukan berdasarkan perintah kepolisian,” kata dia.

Mengenai besaran nilai BG, ungkap Nizar, angka yang ditetapkan sekarang ini Rp  200 juta, dan itupun bisa dilakukan dengan membayar premi asuransi, sehingga mengaburkan frasa dalam UU “memiliki kemampuan finansial” , karena dengan membayar premi sekitar Rp 20-30 juta, PPIU sudah memperoleh BG.

“Omset BG kalau ada 1.000 PPIU berarti Rp 200 miliar hingga Rp 300 miliar. Angka ini belum termasuk BG provider dan BG haji khusus. Siapa yang diuntungkan? Tentunya perusahaan asuransi yang saat ini di luar jangkauan Kemenag. Nah, terserah pada forum ini apakah merekomendasikan peningkatan jumlah BG atau keharusan membayar uang penuh (cash collateral),” ujarnya.

“Saya kira pihak bank yg hadir pada forum ini juga lebih memilih cash collateral karena lebih riil dan lebih mudah pengelolaannya/pencairannya apabila dibutuhkan,” lanjutnya.

Nizar berharap FGD dapat menghasilkan rekomendasi yang strategis untuk memecah kebuntuan tersebut, sehingga dapat menjadi solusi dari persoalan dan kegamangan tersebut.

Sementara itu, dalam menerbitkan aturan nantinya, kata Nizar, Kemenag juga tidak boleh memberatkan satu pihak saja, selain perlu mempertimbangkan kemampuan finansial kalangan PPIU, sehingga dapat tercipta keseimbangan dan keharmonisan tanpa menghambat iklim usaha dan investasi.

“Namun demikian, juga perlu dipertimbangkan kemampuan para PPIU, karena tidak boleh juga kita menerbitkan aturan yang memberatkan satu pihak. oleh karena itu saya harap dapat dicari jalan tengah (win-win solution) agar terciota keseimbangan dan keharmonisan tanpa menghambat iklim usaha dan investasi,” kata Nizar.

Penggunaan BG Diperluas

Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus, Arfi Hatim, menyatakan, BG merupakan salah satu persyaratan bagi PPIU yang akan mengantongi izin resmi dari Kemenag. BG juga merupakan jaminan bagi PPIU sebagai bentuk perusahaan yang sehat secara finansial. “Indikator perusahaan yang sehat itu adalah jaminan seperti BG tersebut,” ujarnya.

Dia menyebutkan, saat ini besaran BG untuk PPIU Rp 200 juta yang rinciannya hanya untuk proses perizinan saja. Maka itu, kehadiran forum ini diharapkan dapat memperkuat lagi regulasi Keputusan Ditjen PHU Nomor 237 Tahun 2017 tentang Penetapan Bank Garansi sebagai Persyaratan Perizinan PPIU.

“Saya berharap ada penguatan regulasi dari penetapan besaran BG ini yang tadinya untuk perizinan saja tapi juga nantinya untuk operasional penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah,” kata Arfi.

Dengan demikian jika nanti ditemukan PPIU melakukan penyimpangan atau wanprestasi, BG tersebut bisa dicairkan untuk mengcovernya.  (wyn)

 

About admin

Check Also

Animo Tinggi, Pendaftar Aplikasi Umrah Capai Hampir 2 Juta

  MEKAH (ManasikNews) — Animo umat Islam untuk menunaikan ibadah umrah di masa pandemi ini …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *