Myntra coupons

Flipkart coupon

abof coupons

globalnin

Home / INFO / Biaya Kesehatan Haji Belum Ada Standar

Biaya Kesehatan Haji Belum Ada Standar

Perbedaan biaya antar-daerah bisa mencapai jutaan rupiah.

Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Nizar Ali (tengah), didampingi Direktur Layanan Haji Dalam Negeri Muhajirin Yanis (kiri).

BEKASI (ManasikNews) — Sejauh ini belum ada standar biaya kesehatan haji dari Sabang sampai Merauke. Karenanya, Kementerian Agama melalui Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah meminta Kementerian Kesehatan menstandarkan biaya kesehatan haji yang dibebankan kepada setiap jamaah.

Salah satu komponen biaya kesehatan haji, adalah biaya untuk memperoleh surat keterangan mampu atau istitha’ah

Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Nizar Ali, mengungkapkan, belum adanya standar biaya kesehatan haji menyebabkan dilema bagi jamaah. “Karena di beberapa daerah berbeda, termasuk jenis pemeriksaannya. Ada yang cukup sampel darah ada juga yang sampai CT Scan. Itu yang membuat biaya berbeda-beda dari ratusan ribu sampai dengan jutaan rupiah,” ujarnya kepada peserta Konsinyering Dokumen Pasca Pembatalan Keberangkatan Jamaah Haji, di Asrama Haji Bekasi, Jawa Barat, Jumat (03/07/2020), seperti dikutip dari laman Kemenag.

Itulah suatu keluhan yang menghambat proses dokumen terutama paspor. Karena biaya terlalu mahal sehingga membebani jamaah. Makanya, Ditjen PHU terus berkomunikasi dengan Kemenkes untuk menstandarkan biaya kesehatan haji.

Menurut Nizar, dalam situasi dan kondisi pandemi Covid-19 masih banyak jamaah haji yang belum menyelesaikan pembuatan paspor sehingga berpengaruh kepada jamaah haji untuk mendapatkan keterangan istitha’ah

“Bagi yang sudah menyelesaikan paspor sesuai ketentuan pasti mereka sudah juga menyelesaikan kesehatannya dan sudah mendapatkan keterangan istitha’ah. Namun untuk ke depannya ada keterangan kesehatan lagi atau tidak?” ungkap Nizar. 

Hal itu, sebut Nizar, juga berlaku pada tes swab Covid-19 yang jadi keharusan setiap jamaah. “Realitanya biaya test swab di setiap daerah juga berbeda-beda, padahal bahannya sama. Ini juga perlu dibahas,” ujarnya.

Dia berharap Kemenkes dapat mengalokasikan dana tes swab bagi jamaah haji untuk digratiskan.

Ditjen PHU masih terus berkomunikasi dengan Kemenkes, termasuk menyangkut beban biaya tambahan kalau ada vaksin covid-19, ini karena swabnya jamaah haji lebih mahal. “Bagi yang belum menyelesaikan paspor juga harus menyelesaikan keterangan istitha’ahnya ditambah keterangan bebas covid19, maka ini perlu ada kajian lebih lanjut,” ujarnya.

Mengenai paspor jamaah, Nizar meminta dokumen tersebut discan terlebih dahulu sebelum dikembalikan ke Kankemenag Kabupaten/Kota. “Sehingga nanti kalau ada keterlambatan pengembalian, Kemenag sudah punya salinannya. Jadi datanya aman, dan data dari Kemenkumham bisa terkoneksi termasuk juga dengan Dukcapil, maka perlu ada koordinasi juga dengan Kemendagri untuk mencocokkan NIK,” paparnya. (wyn)

About admin

Check Also

Saudi Mulai Kegiatan Resmi Haji 29 Juli

Persiapan fasilitas di kawasan Mina, Mekah, untuk jamaah calon haji tahun 2020. RIYADH (ManasikNews) — …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *