Myntra coupons

Flipkart coupon

abof coupons

globalnin

Home / INFO / Sidak Serentak Biro Umrah Tak Berizin di Daerah

Sidak Serentak Biro Umrah Tak Berizin di Daerah

Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus M Arfi Hatim (kanan) memimpin rapat koordinasi dan sidak pengawasan umrah di Bandung, Kamis (26/12/2019).

 

BANDUNG (ManasikNews) — Tim Satgas Pencegahan, Pengawasan, dan Penanganan Permasalahan Penyelenggaraan Umrah menggelar koordinasi dan inspeksi mendadak (sidak) serentak di empat daerah, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Kalimantan Selatan, Kamis (26/12/2019).

Koordinasi dilakukan lintas Kementerian dan Lembaga Negara pada tingkat provinsi. Adapun sidak dilakukan dengan mendatangi sejumlah kantor biro perjalanan wisata (BPW) yang diduga belum punya Izin Umrah atau sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (non-PPIU).

Selain empat provinsi, sidak sebelumnya dilakukan di Sulawesi Selatan, yaitu pada 23 Desember 2019. Sidak berikutnya akan dilakukan di Provinsi DIY, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Selain Kemenag  Pusat, koordinasi dan sidak melibatkan perwakilan dari Kementerian Kumham, Bareskrim Mabes Polri, Kementerian Perdagangan, Kemenpariwisata, BPKN, Pemerintah Provinsi, dan Kanwil Kemenag Provinsi setempat.

Koordinasi dan sidak di Provinsi Jawa Barat (Bandung) dipimpin oleh Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus, M Arfi Hatim. Hadir juga, Inspektur Wilayah (Irwil) III Kemenag, dan jajaran Kabid Haji dan Umrah Kemenag Provinsi Jawa Barat.

Menurut Arfi, koordinasi dan sidak dilakukan sebagai upaya preventif untuk melakukan deteksi dini. Dengan demikian, diharapkan persoalan penyelenggaraan umrah bisa diminimalisir sejak awal.

Arfi menyebutkan, ada empat hal yang akan diklarifikasi dalam proses monitoring dan sidak ke biro perjalanan wisata Non PPIU yang diduga memberangkatkan jemaah umrah. Pertama, meminta dokumen perizinan operasional. “Kami akan pastikan biro perjalanan wisata yang kami datangi statusnya PPIU atau Non PPIU,” katanya di Bandung, Kamis (26/12/2019), seperti dikutip laman Kemenag.

Jika terbukti Non PPIU, maka tim satgas akan meminta pihak biro perjalanan wisata untuk menertibkan spanduk/baliho/papan namanya. “Kami juga akan melarang Non PPIU untuk menerima pendaftaran/operasional penyelenggaraan umrah,” ujarnya.

“Mereka akan kami minta membuat pernyataan kesediaan untuk menghentikan pendaftaran/operasional penyelenggaraan umrah,” ucap dia.

Di Bandara Kondisional

Selain ke biro perjalanan wisata, tim satgas juga melakukan pengawasan pemberangkatan umrah di bandara. Namun, sidak di bandara bersifat kondisional, melihat apakah bersamaan dengan pemberangkatan jamaah umrah atau tidak.

Sidak pengawasan pemberangkatan, selain memastikan layanan akomodasi, konsumsi, transportasi jemaah, juga terkait penggunaan ID Card terstandar yang dicetak dari aplikasi Sistem Komputerisasi Pengelolaan Terpadu Umrah dan Haji Khusus (Siskopatuh) yang juga menjadi amanat regulasi.

Sidak ini merupakan kegiatan terpadu pengawasan ibadah umrah baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Kegiatan ini dalam rangka penertiban penyelenggaraan umrah, perlindungan kepada jamaah, dan pengendalian kualitas kinerja PPIU.

“Kegiatan ini akan terus dilaksanakan secara intensif pada tahun 2020 sebagai wujud amanah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, sebagaimana disebutkan bahwa Menteri Agama melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan ibadah umrah secara terpadu dengan kementerian/lembaga terkait,” ungkap Arfi. (wyn)

About admin

Check Also

Marissa Haque: Sungguh Jahat, UU Cipta Kerja Jadikan Banyak Muslim Indonesia Murtad

  JAKARTA (ManasikNews) — Marissa Haque menyebut Undang-Undang Cipta Kerja berpotensi menjadikan banyak muslim di …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *